 |
| Jeny Claudya Lumowa |Kornas | Foto : Istimewa |
Menurutnya, PPA menangani kasus dengan cakupan yang sangat luas, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, hingga perdagangan manusia. Namun, hingga saat ini, penyidik PPA belum mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka melalui pendidikan di SIP.
Ia menyoroti bahwa unit lain seperti Narkoba dan Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) sering mendapatkan kuota, sementara penyidik PPA tidak pernah masuk dalam daftar penerima. Padahal, peran penyidik PPA sangat krusial dalam menangani kasus yang menyangkut perempuan dan anak, yang sering kali membutuhkan pendekatan khusus serta pemahaman yang mendalam mengenai aspek psikologis dan sosial korban.
Selain itu, Ketua Koordinasi Tim Reaksi Cepat juga mengusulkan agar Direktorat PPA tidak hanya ada di Mabes Polri, tetapi juga diperluas ke beberapa Polda di daerah dengan angka kejahatan terhadap perempuan dan anak yang tinggi. Ia menyebutkan beberapa daerah yang menurut hasil survei memiliki tingkat kasus PPA yang tinggi, seperti Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua, Papua Barat, Bali, Riau, dan Kepulauan Riau. Dengan adanya Direktorat PPA di daerah, diharapkan penanganan kasus bisa lebih cepat dan efektif.
Lebih lanjut, ia berharap agar Kapolri dapat menyetujui permintaan ini pada tahun 2025. Dengan memberikan kesempatan kepada penyidik PPA untuk mengikuti SIP, diharapkan mereka dapat meningkatkan keterampilan dalam penyidikan, koordinasi, serta perlindungan hukum bagi korban. Langkah ini juga akan memperkuat kapasitas unit PPA dalam menangani kasus-kasus yang semakin kompleks dan beragam.
Permasalahan yang ditangani oleh Unit PPA memang sangat luas, mencakup berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang membutuhkan pendekatan khusus. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di unit ini menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak. (Odal Zai)
0 Komentar